TIMIKA, PAPUANET.COM – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Serbaguna DPRK Mimika pada Jumat, 28 Agustus 2026 mendadak tegang. Anggota DPRK Mimika sekaligus Srikandi Perindo, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd mencecar habis-habisan Bendahara Koperasi TKBM Pelabuhan Pomako, Fabianus Jemadu, terkait pengelolaan dana miliaran rupiah yang dinilai tidak transparan.
Fabianus Jemadu yang merupakan Mantan Anggota DPRK Mimika tersebut dibuat kalang kabut dan mati kutu di hadapan pimpinan dan Anggota Komisi III, instansi maritim, serta para buruh yang memadati ruangan. Fabianus Jemadu sama sekali tidak mampu menyajikan data laporan kas masuk maupun keluar yang jelas sejak ia menjabat sebagai bendahara TKBM Pomako pada tahun 2018.
Lebih lanjut, Hj. Rampeani Rachman bersama legislator Komisi III lainnya mempertanyakan aliran dana raksasa yang selama ini dikelola oleh pengurus koperasi.
- Ratusan Juta Rupiah Per Bongkar Muat: Di hadapan forum, Fabianus Jemadu akhirnya mengakui bahwa setiap kali aktivitas bongkar muat logistik terjadi, koperasi menerima setoran di atas Rp300 juta dari pihak pengusaha atau penggguna jasa TKBM.
- Akumulasi Fantastis: Dengan estimasi minimal 4 kali bongkar muat dalam sebulan, perputaran dana yang masuk ke tangan bendahara mencapai miliaran rupiah.
- Zonasi Data Kosong: Ironisnya, saat didesak mengenai rincian ke mana perputaran uang miliaran tersebut dan berapa standar upah resmi yang seharusnya diterima buruh, Fabianus terlihat kebingungan.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa besar-besaran ratusan buruh pada 13 Agustus 2026 lalu. Perwakilan dari 700 buruh (27 regu) yang hadir dalam rapat tersebut kembali membongkar bobroknya manajemen kesejahteraan mereka yang telah berlangsung bertahun-tahun. (Namsa A)
