MAPURUJAYA, PAPUANET.COM – Ratusan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako mendatangi kediaman pribadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dari Partai Perindo, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd, di Kawasan Kaugapu, Mapurujaya, pada Minggu 9 Agustus 2026.
Ratusan buruh yang tergabung dalam 27 regu ini datang untuk mengadu. Mereka merasa hak dan upah kerja mereka selama bertahun-tahun telah dikebiri secara tidak manusiawi oleh bendahara pengurus TKBM Pelabuhan Pomako.
Padahal, para pekerja ini telah memeras keringat melakukan bongkar muat komoditas vital. Mulai dari sembako, semen, hingga berbagai kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Mimika.
Nasib sekitar 700 buruh yang menggantungkan hidup di pelabuhan ini kini terkatung-katung. Padahal kelancaran kerja mereka adalah urat nadi distribusi barang ke Kota Timika.
Perwakilan TKBM Pomako, Herman, meminta Hj. Rampeani untuk memfasilitasi dan mendorong penyelesaian atas bobroknya pengelolaan keuangan oleh bendahara pengurus. Buruh mengaku kesal karena hanya dibayar pada kisaran Rp200.000 hingga Rp300.000 saja per kegiatan bongkar muat.
“Kewajiban kami dengan cucuran keringat sudah kami lakukan, tapi bayarannya sangat tidak layak,” keluh salah satu pekerja.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa masalah tidak berhenti pada nominal upah yang minim. Para buruh juga mengeluhkan sistem pembayaran yang menyengsarakan. Bendahara tidak melakukan pembayaran di area Pelabuhan Pomako, melainkan di dalam Kota Timika.
Kebijakan ini memaksa ratusan buruh merogoh kocek lebih dalam untuk biaya transportasi pulang-pergi Pomako–Timika hanya demi mengambil upah yang tak seberapa. Oleh karena itu, mereka mendesak agar kantor pengurus TKBM segera dipindahkan ke wilayah Pomako agar urusan administrasi lebih efektif dan efisien.
Menanggapi keluhan massal tersebut, Anggota DPRK Mimika dari Partai Perindo, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd, menegaskan bahwa TKBM Pelabuhan Pomako adalah pekerja utama yang menggerakkan ekonomi Timika.
“Kalian adalah urat nadi kota ini. Tanpa TKBM yang membongkar barang setiap saat di Pelabuhan Pomako, aktivitas ekonomi Mimika bisa lumpuh,” ujar Rampeani di hadapan ratusan buruh.
Srikandi Partai Perindo ini menyatakan menerima seluruh aspirasi buruh dengan tangan terbuka. Ia berjanji akan segera meneruskan persoalan ini ke pimpinan DPRK Mimika serta komisi terkait untuk memanggil pihak-pihak yang terlibat dan mencari solusi terbaik secepatnya.
Prahara Menahun yang Tak Kunjung Usai
Persoalan bendahara TKBM ini bukanlah barang baru. Tepat dua tahun lalu, pada Mei 2024, ratusan buruh Pelabuhan Pomako juga sempat melakukan aksi mogok kerja massal dan unjuk rasa besar-besaran.
Kala itu, massa bahkan memalang jalan masuk pelabuhan dengan spanduk protes. Mereka menuntut hal yang persis sama, yaitu transparansi finansial dan pencopotan sang bendahara. Sayangnya, hingga tahun 2026 ini, jeritan para buruh pelabuhan tersebut tampaknya belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas dari pihak pengurus. (red)
