TIMIKA, PAPUANET.COM — Sebanyak delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika kompak menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja penyerapan anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Mimika Primus Natikapareyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas. Turut hadir Wakil Bupati Mimika Emanuel Kemong, anggota DPRK Mimika, jajaran Forkopimda, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kedelapan fraksi tersebut meliputi:
- Fraksi Golongan Karya (Golkar)
- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
- Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
- Fraksi DemokratFraksi Eme Neme Yauware
- Fraksi Rakyat Bersatu
- Fraksi Kelompok Khusus
Seluruh fraksi parlemen tersebut menyoroti pembengkakan nilai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang menembus angka fantastis sebesar Rp1,116 triliun.
Kritik mendalam ini disampaikan dalam Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRK Mimika di Ruang Sidang Utama, Rabu 29 Juli 2026.
Merespons rapor merah keuangan daerah tersebut, seluruh fraksi parlemen meminta Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., untuk hadir secara langsung dalam Sidang Pandangan Akhir Fraksi, yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026 besok pukul 19.00 WIT.
Realisasi Belanja Rendah, Program Rakyat Macet
Salah satu poin utama yang memicu rapor merah dari legislatif adalah rendahnya realisasi belanja daerah pada tahun anggaran 2025. Parlemen mencatat realisasi belanja hanya menyentuh angka Rp5,59 triliun atau sekitar 82,14 persen. Kondisi tersebut menunjukkan performa buruk eksekutif karena, banyak program pembangunan fasilitas publik belum terlaksana secara optimal.
Selain itu, distribusi serta manfaat ekonomi APBD 2025 gagal dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat Mimika. Kemudian roda pembangunan daerah berjalan lambat di tengah ketersediaan anggaran yang melimpah.
SiLPA Melonjak Sektor Ekonomi Daerah Terancam
Parlemen menyayangkan lonjakan drastis angka SiLPA 2025 yang mencapai Rp1,116 triliun. Angka ini meroket tajam sekitar 68,79 persen jika dibandingkan dengan akumulasi tahun anggaran sebelumnya.Para anggota dewan memperingatkan bahwa nilai SiLPA yang terlampau besar akan membawa efek domino yang buruk terhadap postur APBD tahun berjalan serta tahun berikutnya.
Beberapa dampak negatif yang dianalisis oleh fraksi antara lain, stagnasi anggaran yaitu: dana publik mengendap sia-sia di bank alih-alih berputar menggerakkan ekonomi warga. Lalu disinsentif fiscal yakni berpotensi memicu penilaian buruk dari Kementerian Keuangan yang berdampak pada pemotongan dana transfer pusat di masa depan.
Yang berikut kegagalan perencanaan, menjadi bukti nyata lemahnya fungsi eksekusi program oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Parlemen Mimika menegaskan kehadiran Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., sangat dinantikan besok malam guna memberikan penjelasan komprehensif, solusi konkret, dan pertanggungjawaban langsung atas mandeknya penyerapan anggaran ini demi kepentingan seluruh rakyat Mimika.(red)
