PAPUANET.COM, TIMIKA – Rencana Pemerintah Kabupaten Mimika untuk membangun kawasan Kota Baru di wilayah pesisir Kapiraya dan Potowaiburu kini memicu gelombang kritik tajam. Proyek ambisius yang digadang-gadang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru tersebut dinilai sarat akan kepentingan tersembunyi yang berisiko meminggirkan masyarakat lokal.
Merespons keresahan warga, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika Jalur Khusus (Otsus), Dominggus Kapiyau, angkat bicara dengan nada keras. Ia mempertanyakan tujuan utama dari proyek pemekaran wilayah perkotaan baru tersebut.
“Kota Baru Kapiraya-Potowaiburu untuk Siapa? Apakah dibangun untuk penduduk setempat, untuk Orang Asli Papua (OAP), atau justru untuk kepentingan non-OAP?” tegas Dominggus kepada jurnalis PapuaNet.com, Minggu 30 Agustus 2026.
Lebih lanjut, Dominggus yang juga Sekretaris Kelompok Khusus (Poksus) DPRK Mimika ini menegaskan, masyarakat adat tidak ingin mengulangi catatan kelam yang terjadi di Timika. Hingga saat ini, banyak pencari kerja dari suku asli Mimika dan OAP yang tersingkir dan gagal lolos seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) hanya karena regulasi.
“Jangan sampai nasibnya sama seperti di Timika. Suku asli dan OAP tidak bisa lolos PNS karena regulasi yang dibuat justru tidak mengakomodasi mereka,” ujarnya.
Ia mendesak pemerintah agar tidak bertindak semena-mena dan segera melakukan sosialisasi terbuka. “Pemerintah harus duduk bersama tua-tua adat dan masyarakat kampung. Jelaskan secara transparan, masyarakat setempat nanti dapat apa?” tegas Dominggus.
Rebutan ‘Kue Lontar’ Emas, Batu Bara, dan Biji Besi
Bukan rahasia lagi, bumi Kapiraya dikenal menyimpan kandungan emas yang melimpah, sedangkan wilayah Potowaiburu kaya akan potensi kekayaan energi seperti batu bara dan biji besi. Besarnya nilai investasi dan royalti dari kekayaan alam inilah yang diduga menjadi magnet utama mengapa para pemangku kepentingan berbondong-bondong mengincar kedua wilayah pesisir tersebut.
Ia mengibaratkan kekayaan alam Kapiraya dan Potowaiburu kini tengah diperebutkan layaknya ‘kue lontar’ yang manis oleh para pencari keuntungan.
“Royaltinya sangat besar sekali dan itulah yang mereka kejar di sini. Jangan jadikan OAP penonton di atas emas dan batu bara milik mereka sendiri. Jangan sampai masyarakat asli mengemis di atas kekayaan alamnya sendiri,” semprotnya.
Lebih lanjut, Dominggus menilai penolakan sebagian masyarakat saat ini terjadi karena pemerintah bertindak sepihak tanpa menjelaskan hak-hak yang akan diperoleh warga secara konkret.
“Kalau hanya mengikuti ego kepentingan pemerintah pusat dan daerah, ujung-ujungnya masyarakat asli Mimika pantai, Kamoro, dan warga Kapiraya,yang akan menanggung susah. Semua royalti akan amblas dan tidak jatuh ke tangan mereka. Jika pola pemaksaan ini terus berlanjut, jangan kaget kalau besok masyarakat di sana justru akan makin lapar dan terasing di tanah kelahiranya sendiri,” pungkas Dominggus memperingatkan dengan tegas.(red)
