PAPUANET.COM,TIMIKA – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Antonius Welerubun, menegaskan perubahan kebijakan penyaluran dukungan pendidikan mulai 2026 dengan tidak lagi menggunakan istilah “bantuan”, melainkan murni beasiswa yang harus didasari indikator keberhasilan yang jelas, sesuai saran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
“Kita tidak lagi bicara soal bantuan. Hal ini merujuk pada temuan BPK yang memberikan saran sangat jelas. Menurut kami, persentase keberhasilan penerima, khususnya mahasiswa, harus memiliki indikator yang terukur. Saat mendapatkan beasiswa, mereka wajib menunjukkan bukti hasil studi yang baik,” ujar Antonius Welerubun saat ditemui usai RDP dengan Komisi Komisi III DPRK Mimika di DPRK Mimika, pada Rabu 8 Juli 2026.
Menurutnya, ruang lingkup tugas utama Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
“Fokus utama kami adalah PAUD, SD, SMP hingga SMA/SMK. Belum mencakup jenjang perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi kami hanya bisa memberikan dukungan seperlunya saja, namun pembangunan kecerdasan dan karakter harus dimulai dari fondasi yang kuat di tingkat dasar,” tegasnya.
Saat ini tercatat sekitar 100 usulan yang masuk ke Dinas Pendidikan, namun proses verifikasi belum dilakukan. “Di dalam APBD 2026 memang masih ada alokasi, namun pastinya ini adalah beasiswa, bukan sekadar bantuan,” tambahnya.
Merespons keresahan terkait kesulitan orang tua membeli seragam sekolah bagi siswa baru, Antonius menghimbau agar sekolah memanfaatkan sumber dana yang tersedia di sekolah untuk pengadaan seragam.
“Kami mengimbau seluruh satuan pendidikan untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk membantu kebutuhan siswa, termasuk seragam bagi yang kurang mampu,” tutupnya. (red)
