PAPUANET.COM, MAPURUJAYA – Sebuah sejarah baru yang mencengangkan resmi tercipta di Kabupaten Mimika, khususnya di wilayah Distrik Mimika Timur. Jika biasanya agenda reses anggota dewan hanya berfokus pada pertemuan reguler bersama masyarakat umum, namun kali ini untuk pertama kali Anggota DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd menyatukan otoritas wilayah se-Mimika Timur dalam satu meja reses.
Srikandi Perindo ini menyatukan seluruh elemen pimpinan lintas sektor, pemegang otoritas pelabuhan vertikal, hingga tokoh agama dalam satu meja forum jaring aspirasi guna membedah langsung berbagai masalah krusial di wilayah Mimika Timur pada Reses Tahap II Tahun 2026 di Mapurujaya, Rabu 15 Juli 2026.
Pimpinan Lintas Sektor Berkumpul Satu Meja
Forum reses ini tidak main-main. Kehadiran para pemangku kebijakan di Mimika Timur menunjukkan betapa krusialnya agenda pembangunan yang dibawa oleh legislator Perindo tersebut. Deretan pimpinan yang hadir mengunggah komitmen total, di antaranya Kepala Distrik Mimika Timur, Kapolsek Mimika Timur dan Kepala Kelurahan Wania. Selain itu, hadir juga Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pomako-Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah, Syahbandar Pomako, Kepala TKBM Pelabuhan Pomako, Perwakilan BUMN, BUMD, pimpinan perusahaan swasta, kepala kampung, kepala Puskesmas Mapurujaya, tokoh agama, dan tokoh pemuda.
Dalam reses tersebut, Hj. Rampeani memberikan peringatan keras sekaligus pengingat bahwa Kabupaten Mimika adalah pemegang takhta pengelola APBD terbesar di seluruh Tanah Papua. Anggaran raksasa ini mutlak wajib dikawal ketat secara bersama-sama lewat sinergi total agar tidak salah sasaran dan benar-benar menyentuh perut rakyat.
“Sangat miris kalau kita di sini tidak bekerja sama! Forum ini bukan tempat untuk saling menjatuhkan atau mencari kesalahan, tetapi ini adalah ruang sakral untuk mencari solusi konkret. Rakyat itu hanya menikmati hasil kerja kita. Sampaikan aspirasi anda hari ini, mari kita bergandeng tangan, dan saya siap menyuarakannya langsung ke pemerintah daerah,” kata Rampeani dengan nada tegas.
Anggota DPRK Mimika dari Fraksi Eme Neme Yauware ini juga mengedukasi tentang tiga fungsi sakral dewan. Sebagai Srikandi Perindo yang duduk di Komisi III, Rampeani mengedukasi seluruh pimpinan mengenai tiga fungsi utama yang melekat pada dirinya demi membela hak-hak rakyat.
Kata dia, budgeting (penganggaran) menjadi palang pintu utama dalam memastikan aliran dana daerah berpihak total pada pembangunan Mimika, khususnya Mimika Timur. Yang kedua adalah legislasi yakni merumuskan dan menyusun regulasi hukum yang kuat di tingkat kabupaten demi melindungi hak masyarakat dan yang berikut adalah pengawasan yakni menjadi mata dan telinga rakyat dalam memantau ketat kinerja Bupati beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengelola anggaran negara.
Melalui reses ini, Rampeani berkomitmen penuh untuk mengunci seluruh keluh kesah, konflik sektor maritim, hingga usulan strategis yang disampaikan.
“Segala poin krusial ini dipastikan akan dibawa dan diperjuangkan dalam sidang dewan agar dieksekusi oleh pemerintah daerah,” ujarnya.(red)
