PAPUANET.COM, TIMIKA – Anggota DPRK Mimika yang juga merupakan Srikandi Partai Perindo, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd., kembali turun ke tengah masyarakat dalam agenda Reses Kedua Tahun 2026 di Mioko, Distrik Mimika Tengah, Sabtu 11 Juli 2026. Kehadiran Anggota Komisi III ini membawa kabar baik yang dinanti-nantikan warga pesisir Mimika, yaitu realisasi nyata dari berbagai aspirasi yang telah disuarakan pada tahun sebelumnya.
Dalam reses kali ini, Hj. Rampeani menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah hadir bersama masyarakat untuk melakukan pembangunan di tahun ini.
Kata dia, beberapa program prioritas yang siap direalisasikan di antaranya adalah, pembangunan rumah layak huni dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga pesisir, pengadaan fasilitas pendidikan berupa meja dan kursi baru guna menunjang kenyamanan anak-anak sekolah dan pembangunan Jembatan Gantung Mioko yang akan dikerjakan demi membuka konektivitas dan akses transportasi dari dan ke Mioko.
“Seluruh pembangunan yang masuk tahun ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah hadir langsung untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Semua fasilitas ini dibangun menggunakan anggaran negara, yang sesungguhnya adalah milik masyarakat. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah menjaga dan merawat apa yang sudah diberikan oleh pemerintah,” ujar Hj. Rampeani dengan tegas.
Peringatan Keras Bagi Penghambat Pembangunan
Di samping membawa kabar realisasi proyek, politisi perempuan Perindo ini juga memberikan atensi dan peringatan yang sangat keras terkait situasi keamanan selama proses konstruksi berjalan. Hj. Rampeani, menyoroti kebiasaan buruk oknum-oknum tertentu yang kerap menjadi batu sandungan bagi kemajuan daerahnya sendiri.
“Pada saat proses pembangunan berjalan, saya tidak mau mendengar ada masyarakat yang datang menjadi penghambat. Apalagi datang dalam keadaan mabuk atau terpengaruh minuman keras,” cetusnya.
Lebih lanjut Anggota DPRK Mimika dari Fraksi Eme Neme Yauware tidak menampik fakta di lapangan bahwa ketika pihak kontraktor sedang bekerja, sering kali ada oknum warga yang datang membuat kekacauan, atau meminta uang secara paksa, hingga menyetop pekerjaan secara sepihak demi kepentingan pribadi.
“Praktik-praktik seperti itu harus dihentikan! Jika ada persoalan, semuanya harus dibicarakan baik-baik melalui musyawarah, bukan dengan cara menghambat pembangunan. Wilayah pesisir Mimika ini harus maju, kita tidak akan pernah maju kalau pola pikirnya masih seperti itu,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Hj. Rampeani mengajak seluruh elemen masyarakat Mioko untuk mengubah paradigma dan bersatu mendukung program pemerintah. Masyarakat diminta bergandeng tangan dengan pemerintah daerah agar seluruh kebutuhan infrastruktur di wilayah Mioko dapat diselesaikan dengan tuntas, aman, dan tepat waktu.(red)
