TIMIKA, PAPUANET.COM – Anggota DPRK Mimika Daerah Pemilihan (Dapil) 6, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd., bersama Ketua DPRK Mimika Primus Natapareyau, Wakil Ketua I DPRK Mimika Asri Akkas, serta sejumlah anggota DPRK lainnya menerima langsung aspirasi ratusan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako yang menggelar aksi unjuk rasa terkait buruknya kesejahteraan mereka di depan Gedung DPRK Mimika, Kamis, 13 Agustus 2026.
Di hadapan massa aksi, politisi perempuan yang akrab disapa Srikandi Perindo ini menegaskan komitmennya untuk mengawal total seluruh tuntutan pekerja TKBM Pomako. Baginya, kondisi memprihatinkan yang dialami para buruh merupakan tamparan keras bagi lembaga legislatif.
Dalam aksi demo yang berlangsung emosional tersebut, Hj. Rampeani bahkan terlihat terharu hingga meneteskan air mata saat berbicara merespons kepedihan aspirasi TKBM. Ia menyampaikan keprihatinan mendalam atas perlakuan tidak manusiawi yang selama ini diterima oleh para buruh.
“Kalian bekerja untuk Kabupaten Mimika, membangun perekonomian daerah ini. Kerja tak kenal panas dan hujan, namun upah dibayar di pinggir jalan seolah-olah pengemis. Tunjangan hari raya hanya Rp300.000. Ini pukulan keras bagi saya,” ujar Anggota Fraksi Eme Neme Yauware tersebut dengan suara bergetar menahan tangis dan amarah.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRK Mimika ini mengapresiasi tinggi sikap para buruh yang menjaga situasi tetap kondusif selama aksi berlangsung. Menurutnya, cara penyampaian aspirasi ini sangat tertib, beradab, dan tidak mengganggu aktivitas publik.
“Terima kasih kalian datang sebagai orang Papua yang cerdas. Kalian datang dengan tangis, bukan dengan anarkis. Ini menunjukkan keinginan kalian yang tulus,” tambahnya disambut riuh tepuk tangan para buruh yang ikut terharu melihat kepedulian sang wakil rakyat.
Lebih lanjut, Hj. Rampeani menyoroti tidak adanya perlindungan jaminan sosial dasar seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi para pekerja. Ia juga mencium adanya kejanggalan dalam tata kelola keuangan, termasuk dugaan alokasi dana TKBM senilai ratusan juta rupiah yang tidak jelas peruntukannya, padahal beban biaya operasional krusial seperti peti mati bagi buruh yang meninggal dunia mencapai puluhan juta rupiah.
“Saya berjanji di hadapan kalian, saya tidak akan pernah menutup mata atas nasib kalian. Hak-hak kalian yang disiksa harus segera diperbaiki,” tegasnya di hadapan pimpinan dan anggota dewan yang hadir.
Sebagai wakil rakyat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat Pomako, ia bersama jajaran pimpinan DPRK Mimika berjanji akan menggunakan wewenang kelembagaan untuk memanggil seluruh pihak yang bertanggung jawab atas karut-marut ini—mulai dari pengurus perusahaan ekspedisi, otoritas pelabuhan, pengurus koperasi TKBM, hingga instansi pemerintah terkait.
“Kami sudah mencatat 20 tuntutan kalian. Semua akan kami agendakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk diselesaikan secara tuntas,” pungkas Hj. Rampeani. (Namsa A)
