TIMIKA, PAPUANET.COM — Situasi keamanan yang tidak kondusif akibat konflik yang terus berulang di Kabupaten Mimika memicu gelombang protes dari generasi muda. Sejumlah massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar menggelar aksi demonstrasi damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika pada Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut ketegasan Pemerintah Daerah serta aparat TNI-Polri untuk segera menuntaskan rentetan kekerasan, konflik horizontal, pengungsian warga, hingga dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang kian meluas dari Kwamki Narama hingga ke pusat Kota Timika.
Massa pendemo diterima langsung oleh Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau, didampingi Wakil Ketua I Asri Akkas, Anggota Komisi III Hj. Rampeani Racman, S.Pd, serta sejumlah anggota dewan lainnya.
Perwakilan mahasiswa menyampaikan bahwa ketegangan yang terjadi belakangan ini telah merenggut ketenangan masyarakat sipil. Warga dipaksa hidup dalam bayang-bayang ketakutan, padahal mereka harus berjuang mencari nafkah setiap harinya.
Secara khusus, mahasiswa menyoroti nasib para pedagang kecil di pasar tradisional yang paling terdampak oleh tidak kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Kami bekerja mencari nafkah dengan menjual hasil kebun di pasar, bukan menerima gaji bulanan seperti pegawai negeri. Jika situasi terus-menerus tidak aman dan penuh ancaman, bagaimana kami bisa berdagang? Kami ingin kegiatan jual-beli di pasar kembali normal dan aman. Kami butuh keamanan, bukan ketakutan,” ujar salah satu perwakilan mahasiswa dengan suara lantang saat berorasi.
Mahasiswa mendesak agar pihak berwenang mengambil tindakan hukum yang tegas dan terukur. Mereka meminta aparat memanggil perwakilan dari kelompok atau suku yang bersikap tidak tertib untuk membuat surat pernyataan tertulis. Langkah ini dinilai penting agar ulah sekelompok orang tidak mengorbankan keamanan seluruh warga Mimika.
Merespons tuntutan tersebut, Ketua DPRK Mimika Primus Natikapereyau menyatakan bahwa pihak legislatif tidak akan tinggal diam. Ia menegaskan akan segera mengambil langkah cepat dengan mengumpulkan seluruh unsur pimpinan daerah guna menyudahi konflik yang terus berulang ini.
“Kami rencana memanggil Forkopimda atau semua, TNI-Polri serta Bupati untuk kita duduk besok di sini, karena situasi yang terjadi pembunuhan ini berulang kali,” tegas Primus di hadapan massa aksi.
Pertemuan darurat bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) tersebut diharapkan dapat melahirkan solusi konkret dan jaminan keamanan jangka panjang, sehingga roda perekonomian warga dapat kembali berjalan normal tanpa rasa takut. (Namsa A)
