PAPUANET.COM,TIMIKA – Ketiadaan layanan kesehatan yang berkepanjangan di Kampung Wapu, Distrik Jita, Kabupaten Mimika menjadi soroti tajam dari Komisi III DPRK Mimika.
Dalam keterangan pers pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP), Anggota Komisi III DPRK Kabupaten Mimika, Rampeani Rachman, Kamis 9 Juli 2026 mengungkap fakta memilukan terkait pelayanan kesehatan di Pustu Wapu yang nyaris tidak berjalan selama enam tahun berturut-turut.
Rapat yang dihadiri Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, RSUD Mimika, serta perwakilan Puskesmas Mapurujaya, Puskesmas Pasar Sentral, Puskesmas Wania, Puskesmas Fakafuku, dan Puskesmas Jita ini menyoroti kelalaian pelayanan di wilayah tersebut.
“Sangat miris. Kepala Puskesmas yang bersangkutan mengakui secara terbuka bahwa selama enam tahun menjabat, pelayanan kesehatan di Wapu tidak ada sama sekali. Enam tahun bukan waktu singkat, hal ini terkesan bukan sekadar kelalaian, melainkan ada pembiaran yang disengaja,” tegasnya.
Menurut Srikandi Partai Perindo ini, bahwa sejak enam tahun lalu kondisi fasilitas di Wapu, sudah tidak memadai namun tak diperbaiki. Bahkan Surat Keputusan penempatan tenaga medis untuk Pustu Wapu tidak pernah diterbitkan.
“Petugas hanya datang sebulan sekali, itu pun sekadar untuk kegiatan Posyandu. Artinya pemerintah tidak hadir melayani warga di sana. Yang selama ini menolong justru hanya pihak YPMAK. Padahal anggaran negara sudah dialokasikan. Ini sangat disayangkan, sehingga harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Lebih lanjut Rampeani meminta Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Godfried Maturbongs agar segera turun langsung ke lokasi, mengecek kondisi riil, dan memulihkan layanan kesehatan bagi masyarakat Wapu.
Selain kasus Wapu, Rampeani juga menyoroti manajemen tenaga medis yang berantakan. Di salah satu Puskesmas di Mimika terdapat 40 tenaga kesehatan, namun setiap dua bulan sekali komposisinya berubah-ubah—ada yang bertugas, ada yang tidak—padahal semua menerima hak yang sama. Masalah serupa juga ditemukan di lima Puskesmas wilayah pesisir lainnya.
“Saya himbau kepada masyarakat untuk bersabar sejenak, karena kami sedang melakukan evaluasi menyeluruh dan berupaya memperbaiki layanan ini secepat mungkin. Di samping itu, masyarakat juga dipersilakan untuk melaporkan secara langsung apabila menemukan pelayanan yang tidak benar atau bermasalah kepada kami maupun pihak berwenang,” ujarnya.
Rampeani menegaskan DPRK Mimika akan terus mengawasi perbaikan agar pelayanan kesehatan menjadi adil, merata, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Mimika.(Namsa A)
