PAPUANET.COM, TIMIKA, – Anggota Komisi III DPRK Mimika, Hj. Rampeani Rachman, S.Pd menyoroti perbedaan data Anggaran RSUD Mimika dan pelayanan di Puskesmas Tapormai usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRK Mimika bersama RSUD Mimika dan Puskesmas Tapormai, di Ruang Serbaguna DPRK Mimika, Rabu 10 Juni 2026.
Kepada awak media, Rampeani Rachman menyoroti dua hal utama yakni perbedaan data anggaran di RSUD Mimika dan kondisi pelayanan kesehatan di wilayah pesisir, terutama di Puskesmas Tapormai yang berlokasi di Kampung Tapormai, Distrik Mimika Barat Jauh, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Perbedaan Data Anggaran Jadi Perhatian Serius
Rampeani menjelaskan bahwa perbedaan data anggaran bukan hal sepele, karena setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami mendapati ada perbedaan antara data anggaran yang disampaikan oleh Direktur RSUD Mimika beserta Kasubag Keuangan dengan data yang dimiliki DPRK Mimika. Ini menjadi pertanyaan serius yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Sebagai bagian dari tim Badan Anggaran (Banggar), ia mempertanyakan adanya pergeseran dan penambahan anggaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan regulasi yang telah ditetapkan bersama. Disebutkan, terdapat laporan peningkatan anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
“Pihak RSUD Mimika belum dapat memberikan penjelasan lengkap dan akurat, sehingga kami memberikan waktu tambahan untuk melengkapi data yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin mengetahui dasar hukum dan rincian penggunaan setiap perubahan anggaran tersebut,” tambahnya.
Dinkes Mimika Evaluasi Kinerja Nakes di Wilayah Pesisir
Selain anggaran RSUD Mimika, Rampeani juga menyoroti kondisi pelayanan di wilayah pesisir, termasuk Puskesmas Tapormai. Ia meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika segera mengevaluasi kinerja para Nakes, mengingat ditemukan indikasi ada tenaga yang tidak melaksanakan tugas dengan baik serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai laporan.
Lebih lanjut, ia menyayangkan kondisi fasilitas kesehatan di lapangan yang jauh dari harapan. Disebutkan, ada bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) berukuran hanya 4×4 meter yang tidak layak dan bahkan tidak difungsikan, padahal pemerintah telah menyiapkan anggaran.
“Program jangan hanya dirancang di meja kerja saja. Dinas terkait harus turun langsung melihat kondisi nyata di lapangan. Jangan sampai masyarakat dikorbankan karena fasilitas yang tidak memadai meskipun anggaran sudah disiapkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tujuan pengawasan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan mencari solusi agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal, merata, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Mimika, termasuk di daerah terpencil dan pesisir.(red)
