TIMIKA, PAPUANET.COM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Primus Natikapereyau, mengaku sangat miris dan geram melihat langsung perlakuan yang menimpa ratusan buruh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Pomako. Pihaknya menilai sistem tata kelola pengupahan yang dilakukan oleh bendahara Pengurus TKBM saat ini sudah masuk dalam tahap penyiksaan terhadap pekerja.
Hal ini ditegaskan Primus saat menerima langsung ratusan massa buruh TKBM Pelabuhan Pomako yang mendatangi Kantor DPRK Mimika di Jalan Cenderawasih SP 2 Timika, Kamis, 13 Agustus 2026. Di hadapan wakil rakyat, tangis haru perwakilan buruh pecah saat membeberkan buruknya sistem manajemen pengupahan dan kesejahteraan yang mereka terima.
“Saya melihat sendiri TKBM membayar upah karyawan di pinggir jalan, itu kan sangat miris dan memprihatinkan,” ujar Primus dengan nada tegas di hadapan massa buruh.
Menurut Primus, kondisi pelayanannya yang telantar seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa aturan pengupahan harus tunduk pada regulasi dan aturan hukum yang berlaku di negara ini, bukan atas dasar selera sepihak atau kesewenang-wenangan pihak atasan.
Berjumlah Ribuan, Pengurus Dinilai Tidak Jelas
Lebih lanjut, Primus menyoroti buruknya kelembagaan Koperasi TKBM Pomako saat ini. Padahal, jumlah tenaga kerja yang terlibat mencari nafkah di pelabuhan tersebut sangat fantastis, yakni mencapai hampir seribu orang, dan mereka sudah memiliki wadah resmi di bawah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).
“Sebetulnya pekerja buruh ada salah satu wadah yang mengatur itu. Dan hari ini kelihatannya seperti tidak ada kantor, pengurusnya tidak jelas. Ini adalah penyiksaan terhadap karyawan atau buruh,” cetus Primus mengkritik keras manajemen pengurus.
Berdasarkan laporan para buruh, sistem penggajian yang dilakukan di pinggir jalan tersebut juga sangat tidak menentu. Besaran upah kerap naik turun secara sepihak dan rata-rata mereka hanya membawa pulang uang sekitar Rp300.000 saja. Kondisi ini dinilai sangat tidak manusiawi mengingat beban kerja yang mereka pikul sangat berat demi menghidupi kebutuhan dapur, membiayai keluarga, dan pendidikan anak-anak mereka.
Buruh Adalah Pahlawan Distribusi Mimika
Politisi senior ini mengingatkan semua pihak agar tidak memandang sebelah mata peran para buruh panggul pelabuhan. Baginya, mereka adalah urat nadi utama yang menggerakkan roda ekonomi dan memastikan pasokan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika tetap berjalan aman.
“Pekerja ini sangat berperan penting dalam kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan dan wilayah sekitar. Mereka mengangkut semen, besi, beras, dan kebutuhan lain yang masuk ke daerah ini. Jasa mereka sangat besar, jadi kesejahteraan mereka pun harus diperhatikan dengan baik,” urainya.
Oleh karena itu, Primus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ratusan massa TKBM Pomako yang memilih menyampaikan aspirasi secara elegan, tertib, dan menyentuh langsung ke gedung parlemen, tanpa harus melakukan aksi anarkis atau pemalangan fasilitas jalan umum seperti yang sering terjadi sebelumnya.
“Saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudari dengan hati besar datang menyampaikan aspirasi di sini. Tidak lagi palang jalan seperti biasanya. Tapi kali ini luar biasa,” ungkapnya.
DPRK Mimika Segera Gelar RDP Panggil Pengurus
Menyikapi tuntutan krusial dari para buruh, DPRK Mimika memastikan tidak akan tinggal diam. Lembaga legislatif secara resmi menerima aspirasi tersebut dan berkomitmen penuh untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam waktu dekat.
DPRK akan melayangkan surat pemanggilan kelembagaan kepada Badan Pengurus Koperasi TKBM Pelabuhan Pomako, perwakilan pekerja, serta instansi teknis pemerintah daerah seperti Dinas Koperasi dan Dinas Ketenagakerjaan.
“Kami terima aspirasi ini. Selanjutnya kita akan koordinasi dan pihak-pihak terkait akan dipanggil untuk memberikan penjelasan di DPR secara kelembagaan. Kita duduki bersama dan selesaikan masalah ini dengan baik, nasib buruh tidak boleh dibiarkan seperti ini terus,” pungkas Primus.(Namsa A)
