PAPUANET.COM, TIMIKA, – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika didesak segera merumuskan solusi konkret untuk meredam inflasi akibat kenaikan harga BBM. Sebab, naiknya tarif BBM ikut menyeret lonjakan harga barang dan jasa secara luas.
Langkah strategis pemberian subsidi diperlukan agar daya beli masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha mikro di wilayah Mimika tetap terjaga.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Dolfin Beanal, menyampaikan keprihatinan atas dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia menilai kinerja pemerintahan selama satu tahun lebih ini belum memuaskan di berbagai sektor.
Menurut Dolfin, kenaikan harga BBM yang berlaku secara nasional ini terasa sangat memberatkan, terutama bagi warga kurang mampu yang justru telah memberikan kepercayaan kepada para pemimpin daerah.
“Kalau yang bekerja mungkin masih bisa menyesuaikan, tapi sangat disayangkan bagi masyarakat kurang mampu yang telah memilih kita. Sebagai wakil rakyat dan pemimpin yang dipilih, kita harus memberikan manfaat nyata, bukan sekadar beralasan bahwa ini urusan pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia mengaku mendengar langsung keluhan dari masyarakat yang menilai pemerintahan saat ini gagal dalam menangani berbagai aspek.
“Bukan soal BBM saja, ekonomi secara umum hingga pembangunan pun dinilai gagal dalam satu tahun setengah terakhir. Penilaian ini datang langsung dari rakyat, bukan isu yang dibuat-buat,” ujarnya.
Lebih lanjut Dolfin meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak tinggal diam. Meskipun kebijakan berasal dari pusat, ada peran yang bisa diambil daerah melalui pemberian subsidi.
“Semua kalangan merasakan dampaknya—baik pengguna sepeda motor maupun mobil. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mencari solusi, salah satunya dengan memberikan subsidi agar beban masyarakat tidak terlalu berat,” usulnya.
Ia juga menyarankan agar diadakan pertemuan bersama antara pihak legislatif, eksekutif, dan Pertamina untuk merumuskan langkah nyata. “Kita duduk bersama cari solusi agar masyarakat tetap terbantu saat membeli BBM. Pemerintah harus bertanggung jawab dan mempermudah kebutuhan dasar warga,” pungkasnya.(red)
