PAPUANET.COM, JAYAPURA – Pansus Tapal Batas Kapiraya melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua di Kantor Gubernur Papua di Jayapura, pada Rabu 20 Mei 2026.
Rapat koordinasi ini dihadiri Ketua Pansus, Dominggus Kapiyau, Sekretaris Pansus, Rampeani Rachman, dan Anggota Pansus, Herman Gafur, Adrian Thie, Desi Putrika, Yuliana Amisim dan Mariunus Tandiseno.
Sedangkan dari Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua yakni Plt. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua, Herman Ick, Marce Siriwa (Kabag Pengembangan Wilayah), Adolf Fitowin (Kasubag DOB dan Penataan Batas), George Bano (Kasubbag Pemerintahan Umum) dan Muleson Weya (Kasubbag FKDH dan DPRD). Rapat tersebut bertujuan untuk mengumpulkan data dan dokumen penting terkait batas wilayah.
Ketua Pansus Tapal Batas Kapiraya, Dominggus Kapiyau, menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya warga di Kapiraya, agar tetap tenang, bersabar, dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang berkembang di media sosial maupun informasi yang belum jelas kebenarannya terkait persoalan tapal batas.
Menurut Dominggus Kapiyau, Pansus Tapal Batas terus bekerja dan berjuang maksimal demi menyelesaikan persoalan tersebut secara damai, bermartabat, dan berdasarkan hukum yang berlaku.
“Kami meminta masyarakat tetap bersabar dan terus berdoa. Di mana pun dan kapan pun, kami akan terus berjuang sampai persoalan ini benar-benar tuntas. Jangan mudah percaya isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat,” ujar Ketua Pansus Tapal Batas Kapiraya, Dominggus Kapiyau saat ditemui wartawan PapuaNet.com
Ia juga meminta masyarakat untuk tidak terpancing emosi ataupun provokasi yang berpotensi memicu konflik di tengah warga. Dominggus menegaskan bahwa setiap persoalan harus disikapi dengan kepala dingin dan mengedepankan penyelesaian yang bijaksana.
“Kalau ada masalah, jangan langsung bertindak emosional. Kita harus melihat sumber persoalannya terlebih dahulu agar penyelesaiannya juga tepat dan tidak menimbulkan korban,” ujarnya.
Dominggus menambahkan, masyarakat adat selama ini hanya ingin hidup damai di tanah mereka sendiri, menjaga identitas, hak ulayat, dan kehidupan yang bergantung pada alam. Karena itu, ia berharap seluruh pihak dapat menghormati hak-hak masyarakat serta menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
“Masyarakat tidak ingin bermusuhan. Mereka hanya mempertahankan jati diri sebagai orang Kamoro dan warga Kapiraya. Semua perjuangan ini harus berakhir dengan perdamaian, keselamatan, dan kepastian hidup masyarakat,” katanya.
Pansus Tapal Batas juga berharap penyelesaian persoalan tapal batas dapat segera dituntaskan sehingga masyarakat tidak lagi hidup dalam ketidakpastian dan kekhawatiran berkepanjangan.
“Kami optimis persoalan ini bisa selesai. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat tetap bersatu, menjaga keamanan, dan mendukung perjuangan ini dengan doa serta semangat kebersamaan,” ujarnya. (G.Fakaubun)
